Selain mudah diucapkan, alasan dipilihnya Nusantara sebagai nama ibu kota baru juga karena sangat menggambarkan realitas masyarakat Indonesia.

Menurutnya, Nusantara merupakan sebuah konseptualisasi atas wilayah geografis sebuah negara di mana konstituennya adalah pulau-pulau yang disatukan oleh lautan.

The relocation proposal retained being discussed for many years right until the presidency of Susilo Bambang Yudhoyono who supported The reasoning to produce a new political and administrative centre of Indonesia on account of Jakarta's environmental and overpopulation troubles.[22][23]

UU IKN sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi pada bulan Maret lalu oleh sejumlah akademisi yang mengklaim pembentukan UU tersebut tidak melibatkan partisipasi publik yang cukup serta mempertanyakan argumen pemerintah bahwa pembangunan IKN akan memeratakan pertumbuhan ekonomi.

"Ini hanya masalah waktu. Kami akan berusaha secepatnya untuk mengisi air bersih, bahkan air minum untuk masyarakat yang belum terfasilitasi atau belum terpenuhi kebutuhan air bersihnya,” sambung dia.

Penelitian yang dilakukan Indef pada 2019 menyimpulkan bahwa meskipun pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur sedikit berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi di wilayah, dampaknya pada pertumbuhan ekonomi nasional tidak signifikan.

Persoalannya, pesantren ini sebenarnya tidak memiliki sumber air bersih untuk menopang kebutuhan tersebut. Setiap hari, mereka harus membeli air untuk kebutuhan mandi cuci kakus seharga Rp350.000 hingga Rp450.000 for each tangki. Itu belum termasuk kebutuhan untuk air minum yang juga harus dibeli.

Apalagi, Titin juga telah merasakan dampak ekonomi dari kehadiran IKN karena menyewakan kamar-kamar kontrakan untuk para pekerja proyek.

Rencana urun dana masyarakat untuk biayai IKN disebut imbas 'kesalahan kalkukasi', megaproyek terancam mangkrak

Pemerintah dinilai melakukan spekulasi dengan memulai pembangunan menggunakan APBN karena belum tentu ke depannya swasta akan tertarik.

Di situ lah Budi membangun kontrakan eleven pintu, memanfaatkan kebutuhan yang muncul dari para pekerja di IKN.

“Ya artinya tidak bisa dipastikan kapan swasta akan IKN tertarik masuk. Dan biaya untuk pembangunan di awal berarti dibebankan seluruhnya kepada APBN.

Di sekitar Istana Garuda, suasananya terasa kontras dengan di luar sana. Aura pembangunan memang masih terasa, tapi setidaknya, udara yang saya hirup di space ini tak lagi bercampur dengan debu. Saya bisa membuka masker saya dan bernapas dengan lega.

Menurut Budi, place ini dulunya IKN juga sepi dan hanya dilewati oleh pekerja perkebunan atau orang-orang yang berkendara menuju Kalimantan Selatan.